Aksi 287 Tolak Perpu Dan Dukung Rizieq Pulang Gatot alias Gagal Total

Jakarta – Segelintir orang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa 287. mereka berkumpul di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Sekitar pukul 11.30 WIB, massa yang berkumpul tampak membawa sejumlah bendera. Jumlah massa yang berkumpul di halaman masjid tampak masih belum terlalu banyak. Sejumlah penjagaan dari petugas kepolisian tampak di sekeliling masjid.

Kapolsek Sawah Besar Kompol Ridwan mengatakan, ada 171 petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, petugas Satpol PP, dan petugas dari Dinas Perhubungan yang berjaga di sekeliling area itu.

Sedikitnya jumlah personel yang diturunkan, kata Ridwan hanya untuk menjaga keamanan keamanan sekitar kawasan masjid.

“Karena di sini hanya titik kumpul saja,” ujar Ridwan.

Aksi tersebut rencananya digelar untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, dan digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta alumni aksi 212. Pihak kepolisian mengimbau agar massa aksi membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB.

“Imbauannya ikuti aturan saja didalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum. Jam 18.00 WIB harus sudah pulang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat.

Keberatan Namanya Dipakai GNPF, MUI: Bisa Adu Domba Ulama-Umara

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama dan atribut lembaganya oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Penggunaan nama MUI berpotensi jadi adu domba antara ulama dan pemimpin negara.

"MUI berkeberatan terhadap gerakan atau institusi yang melakukan labelisasi atau asosiasi institusi MUI ke dalam aksi atau kegiatannya secara tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. Perilaku tersebut bisa berpotensi menciptakan adu domba antara ulama, umara, serta umat, dan menciptakan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian bunyi penggalan pernyataan tertulis MUI yang dikutip detikcom, Jumat (28/7/2017

MUI menegaskan GNPF bukanlah organ atau lembaga yang berada di bawah ormas yang menaungi para ulama itu. MUI mempersilakan GNPF menggelar aksi atau menyatakan pendapat, tapi jangan membawa-bawa nama MUI.

"MUI mengimbau kepada GNPF dan juga elemen masyarakat lainnya agar dalam mencari solusi keumatan hendaknya lebih mengedepankan dialog dan musyawarah terlebih dahulu daripada menggerakkan massa di jalan," demikian lanjutan pernyataan tertulis MUI.

Aksi 287 digelar oleh GNPF MUI dalam rangka menolak Perppu Ormas. Aksi ini digelar dari Istiqlal, lalu rencananya dilanjutkan dengan long march ke Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus mendaftarkan gugatan terhadap Perppu Ormas.

PERNYATAAN SIKAP TERKAIT RENCANA AKSI 28 JULI 2017 (287), OLEH PRESIDIUM ALUMNI 212 VERSI FPI

Insya Allah saya Ustad Sambo dkk akan tetap menyatakan saya masih resmi menjadi Pimpinan Presidium Alumni 212 dan terus berjuang utk melawan kezaliman dan ketidakadilan di negeri ini.

Apapun organisasi yang mencatut nama Presidium Alumni 212 versi FPI, maka itu tak menjadi masalah, seluruh komponen alumni 212 dan seluruh Ummat akan menilai, yang mana organisasi yang asli dan mana yang mencatut nama saja.

Dan sekali lagi saya nyatakan tidak pernah mengundurkan diri dari Ketua Umum Presidium Alumni 212, saya tegaskan lagi bahwa saya Ustad Sambo tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Ketua Umum Presidium Alumni 212.

Insya Allah kalo kita berjuang untuk mencari ridho Allah semata, maka kita tidak pernah takut dan sedih apalagi kecewa ada yang mengatasnamakan presidium Alumni 212, karena pada dasarnya ABI 212 adalah perjuangan ummat bukan perjuangan 1 kelompok saja atau bahkan 1 orang saja.

Silahkan Ummat memilih, Setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Selama landasan dari pilihan tersebut adalah untuk mencari ridho Allah dan untuk kepentingan ummat serta tidak bertentangan dengan syariat maka tak jadi masalah apapun pilihan kita tersebut.

Tapi saya perlu buka bukaan disini bahwa;

Pertama: Sekarang saya ajukan mosi tidak percaya dengan KH.Misbahul Anam dan Ustad.Slamet Maarif (Ketua PA 212 versi FPI), karena telah jelas-jelas dan nyata menggunakan jabatannya selaku wakil ketua GNPF MUI untuk melakukan aksi 287 ke MK, padahal hasil rapat saat HBH GNPF MUI, disepakati tidak ada aksi lagi berdasarkan perintah dari Imam Besar Umat Muslim Indonesia. Habibana Rizieq Sihab.

Kedua: KH.Misbahul Anam dan Ustad Slamet Maarif telah nyata mendukung pergerakan Syiah di indonesia dengan menunjuk Daud Poliraja sebagai pengurus PA212 versi FPI dan sebagai Korlap Aksi 287.

Ketiga: Memasukan Ustad. Bukhori Muslim yang telah 10 tahun berceramah di Masjid Istana Negara dan dipecat karena diketahui oleh pihak istana sebagai peminta sumbangan untuk pergerakan organisasi syiah di jawa timur.

Keempat: KH. Misbahul Anam telah menerima sejumlah dana dari organisasi syiah di indonesia untuk menjalankan aksi 287 untuk mengamankan pergerakan syiah yang terancam dibubarkan oleh pemerintah melalui Perppu no 2 thn 2017.

Kelima: Saya menghimbau kepada saudara kita dari HTI, untuk tidak bergabung dalam aksi 287 di istiqlal, karena aksi itu ditumpangi oleh Syiah.

Semoga Allah memberikan hidayah bagi kita semua, dan akan selalu ada pertolongan dari Allah dalam pilihan dan perjuangan tersebut, Insya-Allah Aamiiin.

Insya Allah kita tak akan pernah berhenti berjuang di jalan Allah, kita tidak berjuang karena organisasi atau karena orang tersebut siapapun dia, tapi Insya Allah kita berjuangan karena Allah & untuk kepentingan Ummat Islam pasti Allah Akan memberikan berkah, hidayah rahmat & pertolongan-Nya kepada perjuangan ini dan kepada kita semua, aamiin.

Pengumuman:

Saya Ustad Sambo masih pemimpin yang Sah secara de-facto pad Presidium Alumni 212, belum ada Rapat AD art khusus untuk menggantikan saya sebagai pimpinan Presidium Alumni 212;

Saya Ustad Sambo menyatakan dengan resmi bahwa rencana aksi untuk tanggal 28 juli 2017, itu adalah Bukan Agenda Resmi dari Presidium Alumni 212 yang Sah;

Saya tidak ingin ummat dan segenap alumni 212 dimanfaatkan untuk keuntungan 1 kelompok ormas saja.

Bogor, 27 Juli 2018

TTD



Ustad Sambo

Ketua Presidium Alumni 212

Ketua MUI: Umat Islam Tak Usah Ikut Aksi 287

Anteve News - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengimbau, umat Islam tidak terprovokasi sehingga turut menjadi peserta dalam aksi 287.

Unjuk rasa besar yang rencananya diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu akan dilaksanakan di Jakarta pada Jumat esok, 28 Juli 2017. Rencana aksi tersebut akan diikuti 5.000 hingga 10.000 orang. Tujuan aksi itu untuk memprotes Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru diterbitkan.

Menurut Maruf, unjuk rasa adalah hal yang tidak perlu dilakukan. "Kalau (menurut) MUI sih, pemerintah, umat, tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut (unjuk rasa 287). Itu (perihal keberlanjutan Perppu), sudah ada mekanismenya, bahwa pemerintah berhak, menurut Undang-undang membuat Perppu. Dan nanti Perppu itu akan diuji oleh DPR. Itu kan berjalan saja. Tidak usah ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun. Saya kira itu," ujar Maruf di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Menurut Maruf, alasan pemerintah menerbitkan Perppu juga tepat. Pemerintah adalah pihak yang turut berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penerbitan Perppu, dinilai perlu dilakukan supaya langkah-langkah mencegah gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa bisa lebih cepat dilakukan dengan cara membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila.

"Masalah anti-Pancasila itu memang (ormas) harus dibubarkan. Tetapi mekanisme pembubaran, itu kita serahkan kepada pemerintah," ujar Maruf.

Meski demikian, Maruf kembali menekankan, Perppu pada akhirnya akan tidak memiliki keberlanjutan jika DPR menolak penetapannya menjadi Undang-Undang. Sehingga, Maruf berpandangan, rencana memprotes Perppu itu melalui Aksi 287 esok sebenarnya adalah hal yang tidak perlu dilakukan.

Sumber: http://m.viva.co.id/berita/nasional/940246-ketua-mui-umat-islam-tak-usah-ikut-aksi-287



"Kalau kami, dari MUI sih menganggap tidak harus ada demo. Serahkan saja dalam proses yang wajar, sesuai undang-undang. kan ada aturan. Tidak perlu ada demo," ujarnya menegaskan.

Penjelasan Lengkap Mentan Soal Kasus Beras PT IBU

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menggelar konferensi pers terkait masalah beras pasca penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Kamis pekan lalu (20/7/2019). Berikut jawaban lengkap Amran Sulaiman seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Pertanian:

1. Masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum, produksi pangan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dengan seluruh stakeholdersnya, dan disparitas harga ditangani oleh Satgas Pangan (Polri, Kemendag, Kementan, Kemendagri, Kemen BUMN/ BULOG, KPPU).

2. Ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (pra sejahtera) yang besarannya sekitar Rp 19,8 triliun yang pendistribusiannya satu pintu melalui Bulog

3. Subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun.

4. Beras yang ditemukan di Bekasi berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB), di antara varietas IR 64 yang turunannya antara lain: Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung dan Cibogo. Total VUB yang digunakan petani sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar setahun.

5. Kesukaan petani terhadap varietas ini sangat tinggi, sehingga setiap akan mengganti varietas baru selalu diistilahkan dengan "IR 64" baru. Akibatnya seringkali diistilahkan varietas unggul baru itu adalah sejenis IR. Apapun varietasnya, petani umumnya menyebutnya benih jenis IR.

6. Hampir seluruh beras kelas medium dan premium itu berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-4.700/kg gabah. Gabah diolah/digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000/kg dan penggilingan/Pedagang kecil menjual Rp. 7.300/kg ke Bulog (HPP Beras).

7. Terkait dengan perusahaan yang diperkirakan membeli gabah/beras jenis varietas VUB dari petani, penggilingan, pedagang, selanjutnya dengan prosessing/ diolah menjadi beras premium dan dijual dalam kemasan 5 kg atau 10 kg ke konsumen harga Rp 23.000-26.000/kg. Menurut hitungan Kementan terdapat disparitas harga beras premium antara harga ditingkat petani dan konsumen berkisar 300%.

8. Berdasarkan temuan di beberapa supermarket harga beras, cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380 per kg dan Rp 21.678 per kg. Supermarket Kemayoran, Jakarta Utara Rp 23.180 per kg. Kemudian di Malang Town Square, ayam jago beras pulen wangi super mencapai Rp 26.305 per kg.

9. Sementara dijumpai perusahaan lain membeli gabah ke petani dengan harga yang relatif sama, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal medium rerata Rp 10.519/kg beras. Kementan memperkirakan disparitas harga beras medium ini di tingkat petani dan konsumen Rp3.219/kg atau 44 persen.

10. Untuk diketahui nilai ekonomi bisnis beras ini secara nasional Rp 10.519/kg x 46,1 juta ton (atau setara 41,6 miliar kg) mencapai Rp 484 triliun. Diperhitungkan untuk memproduksi beras tersebut biaya petani Rp 278 triliun dan memperoleh marjin Rp 65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.519/kg setara Rp 484 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi. Sementara pedagang perantara atau middlemansetelah dikurangi biaya proses, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya Kementan memperkirakan memperoleh marjin Rp 133 triliun. 

10. Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini tidak adil, dimana keuntungan produsen petani sebesar Rp 65,7 triliun ini bila dibagi kepada 56,6 juta anggota petani padi (data BPS diolah), maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1 juta-2 juta per tahun, sementara setiap pedagang/middleman secara rata-rata memperoleh Rp 133 triliun dibagi estimasi jumlah pedagang 400 ribu orang, sehingga rata-rata per orang 300-an juta per pedagang. Keuntungan tersebut adalah rata-rata, ada yang mendapat keuntungan sangat besar ada yang mendapat keuntungan sangat kecil. Satgas pangan menginginkan keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil dan melindungi konsumen.

12. Hitungan keekonomian secara nasional dari bisnis beras premium/khusus: bila diketahui marjin minimal Rp 10.000/kg dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1,0 juta ton (atau 1 miliar kg), ditaksir 2,2% dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton setahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp 10 triliun. Bagaimana kalau hal ini terjadi selama beberapa tahun yang lalu?

13. Pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah di atas HPP oleh BULOG dengan pola komersial. Pemerintah mendorong agar harga lebih bagus sehingga menguntungkan petani. 

14. Komoditas beras termasuk barang pokok yang diatur dan diawasi pemerintah berdasarkan Perpres No. 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Permendag 63/2016, Permendag No. 27/2017 dan Permendag No. 47/2017 mengatur harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.

15. Terkait dengan kasus PT.IBU saat ini sedang dalam proses penyidikan aparat hukum, marilah kita menghormati proses hukum tersebut. Kita berharap penanganan permasalahan ini berdampak positif menciptakan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan petani, tidak merugikan konsumen dan kondusif bagi kestabilan ekonomi nasional.

AKSI POLITIS DI BALIK AKSI 287

Pembahasan agenda di balik aksi 287 juga telah di rilis oleh Triknews.net diantarnya: pertama aksi 287 adalah sasaran ormas Islam adalah  pemerintah, padahal ada yang lebih penting Palestina.

Jakarta - Setelah negara atau masyarakat tenang beberapa waktu, Alumni Presidium 212 berencana melaksanakan aksi 287 untuk menolak Perpu Ormas yang wacananya demo akan digelar di depan istana, usai sholat Jumat di mesjid Istiqlal.

Seperti biasanya demo usai sholat jumat dianggap cara atau stategi jitu untuk mendulang massa, karena Alumni Presidium ini akan memanfaakan massa usai pulang sholat jumat, agar terlihat massa pendukungnya masiv.

Namun beberapa kali aksi yang diselenggarakan gagal total, sebagaimana bisa dilihat dari aksi 9 Juni yang lalu atau dikenal dengan aksi 96 hanya diikuti 150 orang peserta saja, yang akhirnya tidak jadi ke istana dan digelar orasi di depan masjid Istiqlal.

Penyebab utamanya adalah gerakan Alumni Presedium 212 terbaca oleh masyarakat bukan murni memperjuangkan Islam, akan tetapi lebih kental dengan nuansa politis sehubungan dengan Pilpres 2019.

Setidaknya ada dua hal agenda AP 212, pertama agenda Politis sebagai pemanasan melalui Perpu Ormas untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi agar pertarungan kursi presiden di 2019 berjalan mulus, kedua  agenda yuridis tiada lain untuk menekan MK untuk membatalkan Perpu tentang Ormas.

Pembahasan agenda di balik aksi 287 juga telah di rilis oleh Triknews.net diantarnya: pertama aksi 287 adalah sasaran ormas Islam adalah  pemerintah, padahal ada yang lebih penting Palestina, Kedua alat untuk menekan MK menolak Perpu Ormas, dan ketiga bahayanya mereka berencana meninggalkan atribut atribut radikalnya dengan bendera merah putih agar nampak cinta NKRI, Rabu (26/7/17).

Informasi di atas muarnya tetap adalah agenda dan strategi menghadapi Pilpres 2019, padahal ada cara-cara elegan tanpa harus menjatuhkan satu sama lainnya, karena pada dasarnya rakyat Indonesia ingin negara aman dan kesejahteraan meningkat, siapapun presidennya, bukan aksi-aksi yang massive seperti sekarang ini.

Kemudian ormas-ormas yang panik alias parno,  mereka takut dan merasa terancam karena tidak berlandaskan Pancasila, dan mereka menganggap bahwa melalui Perpu inilah momentum untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi.

Cerdaslah berpikir pahlawan kita sudah bersusah payah mendirikan negara ini, mari kita menjaga keutuhan NKRI, dan reduksi orang-orang yang haus kekuasaan dengan cara-cara memecah bangsa dan negara.

NOVEL BAKMUMIN BERAKSI: MOMENT PERGANTIAN KAPOLDA MULAI BIKIN GADUH

Jakarta- Memang luar biasa orang yang bernama Novel Bakmumin atau dikenal dengan "Fitsa Hats" dikalangan umum dan dunia virtual, pasalnya orang ini aneh dan selalu memberi pernyataan-pernyataan yang menggelikan.

Ia pun menyoroti pergantian Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan kepada Irjen Idham Azis, berikut  ini  "saya (Novel) berharap.  Idham setelah menggantikan Iriawan, lebih berpihak kepada rakyat dan tidak membuat kegaduhan", pungkasnya (24/7/17).

Pernyataan Bapak Fitsa Hats ini luar biasakan, belum apa-apa sudah menghembuskan bahwa kegaduhan selama ini karena polisi, artinya Novel merasa selama ini tindak tanduknya lah yang membuat Jakarta aman dan kondusif dan pergantian kapolda lah yang selalu membuat gaduh.

Hebatnya lagi keadaan yang sudah aman dan nyaman, terlebih setalah pentolan FPI lari kenegara asalnya Yaman, Novel ini mulai lagi membuat kegaduhan dengan membuat pernyataan-pernyataan yang bombastis, penuh fitnah dan provokasi.

Memangnya Bapak Fitsa Hats  ini siapa, apakah merasa menjadi tokoh nasional sehingga harus berkomentar dimana-mana, dan menyerang serta menjatuhkan orang lain di media.

Bisa juga, sudah tabiat dari FPI, karena apabila kita perhatikan dari pentolannya Rizieq Shihab sampai kecoronya sama, isinya adalah ujaran kebencian, fitnah dan provokasi.

Maka dari itu Bapak polisi yang dihormati, tegakkan hukum dan jangan pandang bulu, Rizieq sama dengan warga Indonesia yang lainnya, jangan lah hukum di nodai oleh orang orang yang menganggap dirinya malaikat atau dewa yang bisa memutar balikan nasib negara ini.

Kami segenap bangsa Indoensia ada di belakang pak polisi, jangan takut dengan gerakan ormas nasi bungkus atau  Front Perusak Islam (FPI), kami akan pertaruhkan jiwa dan raga untuk menuntut tegaknya hukum di Indonesia.

KAPOLDA GANTI, KASUS RIZIEQ SHIHAB TETAP BERJALAN

Berita Indopolitan - Pergantian Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan bergerak lurus dengan Isu Rizieq Shihab akan segera pulang ke Indonesia dan berencana untuk datang menghadiri acara milad FPI agustus mendatang", ujar salah satu pengacaranya, Minggu (23/7/17).

Tidak hanya itu pihak Rizieq Shihab mendesak Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus yang menimpa dirinya, sebagaimana juga disampaikan pentolan FPI DKI jakarta Novel Bakmumin, Minggu (23/7/17).

Mereka menganggap dengan pergantian Kapolda penanganan kasus pun bisa berhenti, padahal penegakkan hukum dan kasus Rizieq tidak ada hubungannya dengan pergantian Kapolda karena bersifat sistemik, artinya siapapun Kapolda nya kasus akan tetap lanjut.

Sebagaimana di lansir merdeka.com Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Rikwanto menjelaskan "kasus yang belum selesai saat kepemimpinan Irjen M Iriawan akan tetap jalan dan diteruskan kepada pimpinan baru untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, Ujarnya (21/7/17).

Apabila Rizieq Shihab dan gerombolannya beranggapan dengan pergantian Kapolda sebagai momentum untuk mengitimidasi dan mgintervensi penghentian kasusnya adalah salah besar, Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak melihat siapa yang menjabat. 

Jadi jangan harap Irjen M. Iriawan di ganti Rizieq Shihab bisa lenggang kangkung dan lepas dari jeratan hukum, walau bagaimana tetap Rizieq harus berhadapan dengan hukum kecuali kadaluawarsa atau hal lain yang telah ditetapkan undang-undang.

Kirab Kebhinekaan di Majalengka Lawan Paham Radikalisme

Kami siap melawan seluruh upaya aksi radikalisme dan anti-Pancasila.

Jakarta - Kirab Kebinekaan yang digelar Taruna Merah Putih (TMP) di Majalengka, Jawa Barat, berlangsung meriah. Satu per satu warga datang ke alun-alun Kabupaten Majalengka. Sejumlah atribut merah putih dan seruan cinta NKRI terus disuarakan bertujuan melawan paham Radikalisme.

Turut hadir Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (DMP) Maruarar Sirait, Bupati Majalengka Sutrisno (kanan) dan Ketua Panitia Kirab Kebhinekaan Tati Purnawati (kiri) bergandeng tangan bersama dalam Parade Kebhinnekaan di hadapan ribuan warga Majalengka, Minggu (23/7). 

Penyanyi asal Papua, Edo Kondologit memimpin massa membawakan lagu Indonesia Raya. Disambut doa dan hening pengunjung Kirab di sela peresmian.

Tidak hanya bupati dan pejabat di Kabupaten Majalengka saja. Kirab Kebinekaan ini juga dihadiri anggota DPR RI Maman Imanulhaq.

"Kami siap melawan seluruh upaya aksi radikalisme dan anti-Pancasila," seru Maman, Minggu (23/7/2017).

Maman mengaku bangga dan mengapresiasi kegiatan bernuansa merah putih ini. Dia yakin semangat masyarakat Kabupaten Majalengka untuk mencintai tanah air dapat menghilangkan perpecahan.

"Saya selalu berdoa agar masyarakat Indonesia dijauhkan dari orang yang ingin menjauhkan Pancasila dan NKRI," ujar dia.

Bupati Majalengka Sutrisno meminta masyarakat untuk tetap menjaga dan memelihara keberagaman.

"Kebersamaan hidup dalam keberagaman adalah warisan dan modal dalam membangun bangsa yang besar," ujar dia.

Dia berharap, seiring dengan pesatnya pembangunan di Majalengka, dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga dengan tanah kelahirannya. Apalagi, kata dia, pembangunan Bandara Kertajati hampir selesai.

Oleh karena itu, dia berharap keberadaan bandara menjadi kebanggaan warga Majalengka yang beragam.

"Kalau tidak jadi pindah ibu kota ke luar Jawa, Kabupaten Majalengka siap, di sini Bandara Internasional hampir rampung," kata Sutrisno.

MUI SEBUT PUNYA BUKTI HTI ANTI-PANCASILA

                           
 
Jakarta- Perpu Pembubaran Ormas yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra diberbagai kalangan sebagaimana banyak dilansir bebagai media baik elektronik dan cetak, maupun media online dan sosial.

Fenomena yang muncul kepermukaan seolah-olah banyak yang kontra terhadap Perpu Pembubaran Ormas tersebut padahal sebenarnya tidak, apabila kita telisik ternyata berbagai kalangan yang kontra tersebut adalah ormas-ormas radikal dan anti Pancasila, namun pada umumnya masyarakat setuju Perpu tersebut hanya tapi tidak muncul di media.

Memang saat ini yang getol menyuarakan untuk menolak adalah HTI dan Ormas radikal lainnya, maka dari itu, Masyarakat jangan tertipu dengan opini yang mereka buat diberbagai media sosial, online maupun melalui diskusi dan symposium, karena kita akan memilih NKRI ketimbang Ormas Radikal

Karena pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut tidak ujug-ujug, malainkan melalui proses dan langkah yang panjang serta melibatkan berbagai tokoh serta ulama di dalamnya.

Ketua Maaruf Amin menyatakan pada cnn.com pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui perpu No 2/17 Tentang Ormas sudah tempat, karena HTI ormas yang menganut paham anti-Pancasila, ujarnya, Rabu (19/7/17)

Selanjutnya Maaruf Amin juga mengantongi fakta HTI pernah mendeklarasikan sikap anti-Pancasila, dan telah mempunyai bukti otentik yang membenarkan bahwa HTI ormas Anti Pancasila.

Ingat Perpu ini berlaku bagi ormas yang anti-Pancasila dan radikal, jadi kalau ormas yang tidak radikal dan tujuannya untuk memajukan bangsa Indonesia sebagai wujud demokrasi tidak usah panik dan terbawa oleh irama ormas radikal.

Makanya itu mari kita samakan persepsi bahwa kita bangsa Indonesia, pilih NKRI daripada Ormas Radikal yang terus menerus membuat gaduh dan selalu berlindung dari kebebasan demokrasi serta agama.