Jakarta - 26 Januari 2017
Berikut adalah sebuah surat terbuka dari Henry Subiako yang tertuju kepada Al Muzamil Yusuf:
Saya merinding mendengar pernyataan bapak Al Muzamil Yusuf, anggota DPR RI bicara tentang Bendera Merah Putih yang ditulisi Kalimat Tauhid. Betapa tidak, pak Muzamil mengungkap tentang kemuliaan kalimat Tauhid yang selama ini kita sucikan.
Sebagai umat Islam saya setuju atas
kesucian dan keutamaan kalimat Tauhid "La illaha illallah Muhammad dza rosululloh". Kalimat Tauhid ini amat mulia dan suci dan harus kita hormati, mungkin semua umat Islam tidak ada yg meragukannya.
Namun untuk yang lain, maaf saya tidak setuju kalau berdasar logika kesucian kalimat Tauhid lalu orang dibenarkan saat ada yang membuat coretan atau tulisan pada bendera Merah Putih kita, lambang Negara Indonesia.
Lafal tauhid mmg mulia, atau suci bagi kita umat Islam, tapi sesuatu yg suci apa lalu layak kalau ditulis di atas bendera lambang negara RI? Bendera Merah Putih adalah lambang negara dan bangsa, dimana bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama. Apalagi jelas jelas membuat coretan di Bendera Merah Putih itu dilarang dlm UU no 24 th 2008 pasal 24.
Kalau alasannya Lafal Tauhid itu kita yakini sangat mulia, atau suci, sehingga saat dituliskan di Bendera itu tdk dianggap tidak merendahkan bendera negara, ini masih memunculkan perdebatan. Bagaimana kalau kemudian lewat logika itu, apa dibenarkan kalau semua bendera Merah Putih lalu ditulisi kalimat Tauhid sebagai ungkapan kecintaan pada keyakinan kita? Atau diberi tulisan Allah apakah juga dibenarkan?
Bagi saya sesuatu yg suci, yang kita
muliakan tidak berarti boleh kita tempatkan sembarangan, yang jelas2 dilarang oleh UU. Ini persoalan penempatan yg tidak benar dan melanggar UU.
Kemudian bagimana kalau saudara2 kita sebangsa yg beragama Kristen dengan alasan yg sama, merasa juga dibolehkan memberi gambar salib, atau coretan kata2 yg dianggap suci dari agamanya? Terus yang Budha juga melakukan hal yang sama? Atau yang ber Agama Hindu kasih tulisan "Om swasti astu terus bagaimana? Mereka juga bisa beralasan, itu adalah kalimat suci bagi mereka.
Kalau hal pelanggaran hukum kita biarkan hanya karena alasan agama dan keyakinan kita masing masing, maka bisa rusak negara ini.
Kalau masalahnya adalah banyaknya kasus sebelumnya tentang corat coret bendera Merah Putih tapi dibiarkan, ya sekarang justru harus dijadikan momentum untuk penegakkan hukum. Bukan malah memberikan pembenar pada pelanggaran UU.
Mungkin dulu bnyk yg tdk protes karena tdk tahu, atau tdk peduli. Sekarang jadi menarik menarik bagi publik krn terkait politik dan mengatas namakan agama. Bagi kami janganlah pula kejadian masa lalu seakan jadi pembenar. Lalu terjadilah Pembiayaran UU dilanggar.
Menurut hemat saya, usut saja semua pelanggaran thd UU terkait bendera, DPR silahkan mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tentu saja untuk kasus yang masih ada bukti, saksi dan siapa siapa pelakunya. Biarkan agar jd pendidikan hukum bagi masyarakat.
Untuk itu, bagi penyelenggara negara hendaknya menggunakan logika berpikir yang senantiasa merujuk pada kepentingan NKRI berdasarka hukum nasional. Bukan dalil masing masing keyakinan agama kita. Demikian masukan saya sebagai Warga Negara yang kebetulan beragama Islam.
Wassalam
Henry Subiakto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar